POSTWARTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa kehadiran layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya harus benar-benar menjadi solusi transportasi publik, bukan justru mematikan angkutan lokal yang lebih dulu beroperasi.
Politisi asal Dapil Banyuwangi itu mengatakan, dalam koordinasi bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, telah disepakati bahwa Trans Jatim akan dijalankan dengan prinsip kearifan lokal. “Yang pasti Pak Kadishub Nyono sepakat sama kita, Trans Jatim tidak mengganggu kearifan lokal. Justru nanti akan digandeng mereka, dengan cara mereka,” ujar Agung, Selasa (24/9/2025).
Dokter Agung, yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, menyebut Trans Jatim kini menjadi primadona transportasi publik di provinsi ini. Data Dishub Jatim menunjukkan, dari enam koridor yang sudah beroperasi, tingkat keterisian penumpang terus meningkat signifikan dengan rata-rata ribuan penumpang per hari. “Rute-rute koridor itu selalu ramai. Artinya ada kepercayaan masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua yang kini mulai beralih,” jelasnya.
Meski demikian, legislator tiga periode ini mengingatkan agar antusiasme masyarakat terhadap Trans Jatim tidak menimbulkan dampak negatif bagi operator angkutan lokal di Malang. Ia meminta Dishub Jatim memperkuat komunikasi dengan para pelaku transportasi setempat. “Harapannya solusi, jangan sampai mematikan lokal. Kalau ada gesekan di lapangan, harus digandeng lewat komunikasi, bukan dibiarkan tarik-menarik,” tegasnya saat dikonfirmasi di DPRD Jatim.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data terhadap operasional Trans Jatim. Menurutnya, hingga kini belum ada laporan komprehensif yang bisa dijadikan dasar evaluasi DPRD. “Saya sudah menunggu monev mereka. Kita mau tanyakan nanti di rapat komisi, biar by data. Jangan sampai bagus hanya di kulitnya saja, tapi tidak ada laporan evaluasi yang nyata,” ujarnya.
Agung juga menyinggung rencana pemerintah provinsi untuk memperluas jaringan hingga 10 koridor Trans Jatim. Menurutnya, rencana itu positif, namun harus dipastikan berjalan selaras dengan ekosistem transportasi lokal. “Saya sudah sampaikan ke Pak Kadishub, semua harus diajak komunikasi dengan baik,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh pengembangan Trans Jatim sepanjang tidak merugikan transportasi lokal dan didasarkan pada evaluasi yang jelas. “Intinya, Trans Jatim ini solusi, tapi jangan sampai jadi masalah baru. Komunikasi, data, dan evaluasi harus dikedepankan,” pungkasnya. (YTJ)
