POSTWARTA.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan realisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jawa Timur masih rendah. Hingga Kamis (28/8/2025), dari total 173 ribu ton stok beras, baru sekitar 6,17 persen yang berhasil disalurkan kepada masyarakat.
“Ini yang menyebabkan lonjakan harga beras di pasar. Maka cara seperti pasar murah ini kami maksimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap bisa dijangkau,” kata Khofifah saat menghadiri kegiatan pasar murah di halaman kantor Samsat UPT Dispenda Jatim, Kota Malang.
Menurutnya, meski stok beras di Bulog Jatim berlimpah hingga harus menyewa gudang tambahan, penyalurannya tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu kendala ada pada aplikasi KlikSPHP yang digunakan masyarakat untuk mengakses beras subsidi, di mana masih terjadi hambatan dalam proses pencairan dan verifikasi.
Khofifah menuturkan, sebagian warga sudah mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut, tetapi belum bisa mengambil beras karena verifikasi di Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum rampung. “Malang termasuk yang relatif lancar, tetapi di daerah lain belum semua bisa terserap,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya distribusi beras karena kebutuhan konsumsi rumah tangga terbesar masyarakat Indonesia masih berasal dari beras. Kenaikan harga beras otomatis akan memengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemprov Jatim menggandeng Bulog, TNI, dan Polri agar mekanisme distribusi bisa lebih cepat menjangkau masyarakat bawah.
Dengan ketersediaan stok beras mencapai 173 ribu ton, Khofifah optimistis kebutuhan masyarakat Jawa Timur tetap dapat dipenuhi. Namun, ia menegaskan percepatan distribusi harus menjadi prioritas agar manfaat program SPHP benar-benar dirasakan masyarakat luas. (OWR)
