POSTWARTA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026.
Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan uang kas perusahaan sebesar Rp2,41 miliar yang diduga digunakan untuk mengupayakan penghentian perkara di kejaksaan.
Keempat tersangka berasal dari unsur direksi, Badan Pengawas, hingga advokat. Mereka adalah Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional dan Umum, Ellia Emi Suprapto selaku anggota Badan Pengawas, serta Ma’ruf Syah selaku advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partners.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan perkara tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Menghadapi persoalan hukum tersebut, Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Ellia untuk mencarikan pengacara. Ellia selanjutnya memperkenalkan keduanya kepada Ma’ruf Syah.
Dalam proses pendampingan itu, Ma’ruf Syah diduga meminta uang Rp100 juta sebagai lawyer fee dan Rp500 juta untuk biaya mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.
“Permintaan dana sebesar Rp500 juta tersebut dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi, kemudian memerintahkan kepada Kepala Departemen Keuangan untuk mengeluarkan uang tersebut,” kata Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, (19/11/2026).
Uang tersebut kemudian diserahkan Ellia kepada Ma’ruf Syah. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, dana itu ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Dugaan penggunaan uang kas perusahaan untuk mengupayakan penutupan perkara kembali terjadi pada April 2025. Kali ini, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS tengah menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013-2024.
Dalam perkara tersebut, Ma’ruf Syah diduga kembali meminta lawyer fee Rp100 juta beserta sejumlah dana lainnya. Permintaan itu disetujui Nurika dan Nahroni sehingga total uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.
Namun, sebagaimana pengeluaran sebelumnya, uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan terhadap PDTS KBS justru tetap berlanjut.
Untuk menutupi pengeluaran uang perusahaan, para tersangka diduga menyusun sejumlah dokumen pertanggungjawaban fiktif. Di antaranya laporan review standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum.
“Tujuannya agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah,” ujar Punia.
Tak hanya pengeluaran Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan upaya penutupan perkara, penyidik juga menemukan penggunaan uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sejumlah kebutuhan operasional.
Rinciannya, sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Dana tersebut diduga digunakan untuk operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025-2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidernya Pasal 604 KUHP.
Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari, terhitung mulai 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka dititipkan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
“Penyidik menahan seluruh tersangka selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026, di Rutan kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim,” pungkas Punia. (IHT)




