PemerintahanPendidikanUmum

Rencana Sekolah Rakyat di Kampus UI Masih Dikaji, Ini Penjelasan Gus Ipul

368
×

Rencana Sekolah Rakyat di Kampus UI Masih Dikaji, Ini Penjelasan Gus Ipul

Sebarkan artikel ini

POSTWARTA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan Hutan Kota UI. Lahan yang tengah dipertimbangkan merupakan aset milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ia memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan dan tidak menjadi bagian dari lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan, rencana pemanfaatan lahan tersebut berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak Universitas Indonesia untuk menjajaki kemungkinan penyediaan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, UI menawarkan beberapa alternatif lahan yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Di antaranya berada di kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 1,5 hektare.

Selain kedua lokasi tersebut, terdapat alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Pemerintah belum menetapkan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat.

Rencana penjajakan lahan itu juga telah dikomunikasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya memberikan dukungan selama rencana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ujarnya.

READ  Akhir Sebuah Era, MTV Tutup Saluran Khusus Video Musik

Namun, dukungan tersebut belum menjadi keputusan final untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan lokasi.

Seluruh tahapan tersebut harus diselesaikan sebelum rencana dapat dilanjutkan ke proses perjanjian kerja sama (PKS).

“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” katanya.

Gus Ipul menekankan, pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat apabila lokasi yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan hukum, tata ruang, maupun standar keselamatan.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat harus melalui proses seleksi lokasi yang ketat, termasuk memastikan lahan tidak berada di kawasan terlarang maupun daerah rawan bencana.

“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.

UI Tegaskan Lahan Bukan Bagian Hutan Kota

Sebelumnya, Universitas Indonesia juga telah memberikan penjelasan resmi terkait lahan yang menjadi alternatif pembangunan Sekolah Rakyat.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bersama pemerintah merupakan bagian dari aset kampus di sisi Jakarta dan bukan termasuk kawasan hutan kota.

“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

UI juga menegaskan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

READ  Gus Ipul Tinjau SRT 3 Sulsel di Makassar, Fasilitas Pendidikan dan Asrama Jadi Sorotan

Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia masih berada pada tahap penjajakan. Keputusan akhir akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan, kajian kelayakan, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku selesai dilakukan.

Pemerintah memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan sekaligus memperhatikan keberadaan kawasan lingkungan di sekitar lokasi yang diusulkan. (ZCM)