POSTWARTA.COM – Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai penjuru Tanah Air serentak menyuarakan dukungan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Usulan ini mencuat guna mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Gelombang aspirasi terbuka dari pengurus daerah tersebut mengemuka pada Minggu (15/11/2026). Setidaknya terdapat sembilan pengurus tingkat provinsi yang telah menyatakan sikap, yakni DPD Gerindra Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau. Dukungan serupa juga datang dari tingkat cabang melalui DPC Gerindra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andre, Dasco memiliki rekam jejak politik yang matang serta kemampuan komunikasi lintas partai yang sangat baik.
“Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI,” tegas Andre dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Sikap senada disampaikan Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menilai kapasitas dan pengalaman Dasco layak menjadi pertimbangan utama untuk membantu Prabowo menjalankan roda pemerintahan.
Aspirasi Akar Rumput hingga Kesiapan Mengawal Dukungan
Dari wilayah Sumatera Selatan, Ketua DPD Gerindra Kartika Sandra Desi menjelaskan bahwa dorongan tersebut lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah. Ia menilai Dasco piawai menjalin komunikasi dengan berbagai spektrum masyarakat, mulai dari elite politik hingga kalangan aktivis dan kelompok buruh.
Hal serupa diungkapkan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad. Ia menyebut diskusi kader di tingkat akar rumput menyoroti pengalaman panjang Dasco di parlemen (DPR), yang dinilai krusial dalam menjaga harmonisasi hubungan antara lembaga legislatif dan pemerintah.
Meski mengusulkan nama Dasco kepada Prabowo, Sadad menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut bersama partai-partai koalisi.
Dukungan dari wilayah lainnya pun terus menguat dengan berbagai alasan strategis:
Aceh & Kalimantan Barat: Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), dan Ketua DPD Gerindra Kalbar, Yuliansyah, menyoroti kemampuan Dasco membangun komunikasi lintas partai serta pengalamannya dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Papua Barat Daya & Banten: Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, menilai Dasco sangat memahami dinamika pemerintahan. Sementara Ketua DPD Gerindra Banten, Andra Soni, menyebut usulan ini merupakan suara bulat kader dari tingkat provinsi hingga ranting.
Riau & Kabupaten Langkat: Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul, memastikan seluruh struktur partai di 12 kabupaten/kota siap bergerak mengawal pencalonan Dasco. Dukungan penuh juga ditegaskan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Langkat, Dede Pradesa.
“Kami, kader Partai Gerindra se-Provinsi Riau, menyatakan dukungan penuh dan bulat kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Rahul.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wakil Presiden
Menguatnya dukungan internal Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad merupakan respons cepat atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran wakil ketua pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Sesuai ketentuan konstitusi, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang lowong.
Menindaklanjuti dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan tertutup bersama para pimpinan partai politik koalisi pada Jumat (13/11/2026) guna menyerap masukan terkait figur yang layak diusulkan. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada internal partai politik pengusung untuk mematangkan nama kandidat.
Selanjutnya, Presiden memiliki batas waktu 14 hari sejak menerima surat pemberitahuan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih melalui sidang MPR. (SFK)
