POSTWARTA.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya menerima 7% dari total anggaran pendidikan dalam APBN 2026, memicu kekhawatiran akan keterbatasan sumber daya untuk program-program prioritas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR bahwa lembaganya menerima alokasi Rp55 triliun dari total anggaran pendidikan Rp757,82 triliun. “Dari seluruh anggaran pendidikan tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh alokasi sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen,” ujarnya, Selasa (26/8).
Dana tersebut terbagi dalam beberapa kategori: Rp51,69 triliun untuk rupiah murni non-operasional, Rp3,13 triliun untuk rupiah murni operasional, Rp161,43 miliar untuk Badan Layanan Umum, dan Rp9,48 miliar untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Rincian penggunaan anggaran operasional meliputi Rp1,9 triliun untuk belanja pegawai dan Rp1,13 triliun untuk belanja barang. Sementara itu, anggaran non-operasional akan dialokasikan untuk program-program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp13,43 triliun, tunjangan guru sebesar Rp13,6 triliun, revitalisasi satuan pendidikan Rp14,18 triliun, dan program prioritas lainnya senilai Rp7,99 triliun.
Meskipun tunjangan guru diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan motivasi, Abdul Mu’ti menilai anggaran yang ada masih belum mencukupi kebutuhan. “Aneka tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup guru dan saat yang sama memotivasi guru untuk pengabdi dan meningkatkan kapasitasnya,” jelasnya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun. Dana tambahan ini akan diprioritaskan untuk kenaikan insentif guru non-ASN dan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP). “Dengan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun untuk membiayai sebagian usaha program dan kegiatan yang paling prioritas,” tegas Abdul Mu’ti, menyoroti urgensi peningkatan investasi dalam pendidikan dasar dan menengah. (VUK)
