POSTWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan arena bebas kendaraan tersebut tetap menjadi ruang publik yang ramah, tertib, dan tidak membebani para pelaku UMKM.
Dalam evaluasi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta paguyuban pedagang untuk memangkas besaran pungutan kepada para pedagang secara signifikan, dari yang semula mencapai Rp 15.000–Rp 20.000 menjadi hanya Rp 5.000 per hari jualan.
Skema Pungutan Rp 5 Ribu: Transparan dan Bebas Bisnis
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa arena CFD merupakan fasilitas publik yang disediakan untuk masyarakat umum serta wadah pemberdayaan ekonomi warga, bukan ajang komersialisasi bisnis semata.
“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan. Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegas Subandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2026).
Dalam skema pungutan baru sebesar Rp 5.000 yang diusulkan:
Rp 2.000 dialokasikan untuk kebutuhan operasional internal paguyuban pedagang.
Rp 3.000 sisanya disalurkan langsung guna mendukung operasional pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Sebelumnya, perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan bahwa iuran Rp 15.000 hingga Rp 20.000 yang ditarik selama ini diperuntukkan bagi operasional kebersihan, penanganan sampah, hingga dana bantuan sosial bagi anggota yang sakit atau meninggal dunia.
Selain masalah tarif iuran, para pedagang juga mengusulkan adanya solusi lokasi pengganti yang memadai saat kegiatan CFD diliburkan selama bulan Ramadan.
Pengunjung Tembus 18 Ribu, Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36,6 Juta
Evaluasi Pemkab Sidoarjo juga menyoroti dampak lonjakan pengunjung terhadap fasilitas umum dan kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Arif Mulyono, membeberkan bahwa estimasi pengunjung CFD kini mencapai sekitar 18.030 orang setiap kali digelar.
Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLHK Sidoarjo telah menyiagakan 44 personel kebersihan di 44 titik sekitar alun-alun dengan dukungan empat unit dump truck.
“Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5.000 dengan penanganan sampah yang sudah diolah,” terang Arif.
Tak hanya persoalan sampah, membludaknya jumlah pengunjung juga berdampak pada kerusakan sarana publik. Data evaluasi Pemkab Sidoarjo mencatat total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp 36,6 juta, yang terdiri dari:
Kerusakan median Jalan Ahmad Yani: Rp 28,5 juta
Kerusakan median Jalan Gubernur Suryo: Rp 8,1 juta
Fasilitas toilet umum: Mengalami kerusakan akibat penggunaan yang melebihi kapasitas (overload).
Guna mencegah kerusakan lebih lanjut, DLHK mendorosng Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk membatasi dan menertibkan jumlah pedagang menggunakan sistem karcis resmi. (YFM)
