POSTWARTA.COM – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur bersama BPBD Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Refleksi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Aula BPBD Jatim, Surabaya, Sabtu (5/9/2026). Forum strategis ini berfokus pada penguatan kelembagaan, pembentukan sistem informasi terpadu, serta pemantapan kolaborasi Pentahelix dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur, Minggu (6/9/2026)
Kegiatan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan FPRB kabupaten/kota, BPBD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas relawan, kelompok disabilitas, dunia usaha, media, hingga mitra pembangunan.
Landasan Hukum Kuat Lewat Perda No. 1 Tahun 2026
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jatim, Dadang Iqwandy, menegaskan bahwa posisi FPRB kini semakin kokoh setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum utama dalam memperkuat sinergi multipihak untuk pengurangan risiko bencana di wilayah Jatim.
Dadang memaparkan, Jawa Timur memiliki bentang wilayah yang sangat luas mencakup 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan sekitar 8.500 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, ribuan desa, sekolah, serta pondok pesantren berada di kawasan rawan bencana tinggi.
“Penanggulangan bencana adalah pekerjaan rumah kita bersama. Saat ini sudah terbentuk 2.078 Desa Tangguh Bencana (Destana), namun masih ada ribuan desa rawan bencana yang butuh penguatan kapasitas kesiapsiagaan,” terang Dadang.
Kemitraan Strategis dan Evaluasi Keberlanjutan
Sekretaris Jenderal FPRB Jatim, Sudarmanto, menyampaikan bahwa proses refleksi sangat krusial untuk mengukur dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat serta mengevaluasi efektivitas jejaring yang ada.
“Refleksi bertujuan untuk melihat perubahan nyata yang terjadi, mengukur manfaatnya, mengevaluasi kekuatan jejaring, serta memastikan keberlanjutannya. FPRB dan BPBD harus membangun sinergi dan komunikasi yang baik sebagai kemitraan strategis agar dapat berjalan beriringan,” tegas Sudarmanto.
Hal senada diungkapkan Guru Besar Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Eko Teguh Paripurno. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan PRBBK tidak boleh berhenti pada angka administratif atau status Destana semata.
“Ketangguhan sejati harus terwujud dalam bentuk pengetahuan, kemandirian pengambilan keputusan, serta tindakan antisipatif warga secara nyata,” tegas Prof. Eko Teguh.
Dorong Peran Dunia Usaha di Prabencana dan Dukungan SIAP SIAGA
Sektor dunia usaha turut menjadi sorotan dalam diskusi ini. Perwakilan Unsur Dunia Usaha FPRB Jatim, Ratna Ningsih, mendorong agar kontribusi korporasi yang selama ini berfokus pada fase tanggap darurat dapat digeser ke fase prabencana untuk edukasi dan mitigasi dini.
Dari sisi ketersediaan data, Program SIAP SIAGA Jawa Timur menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan sistem informasi terpadu FPRB yang terintegrasi dengan data bencana daerah.
Partnership and Program Implementation Manager SIAP SIAGA Jatim, Mambaus Su’ud, menjelaskan bahwa sistem ini akan merekam pangkalan data relawan beserta spesialisasi keahliannya. Hal ini digadang-gadang mempercepat mobilisasi personel saat keadaan darurat.
Refleksi PRBBK ini menjadi pijakan penting konsolidasi menuju Musyawarah Besar (Mubes) V FPRB Jawa Timur, sekaligus materi pembelajaran yang akan diusung ke tingkat nasional. (ZDP)
