POSTWARTA.COM – Pemerintah tengah mematangkan skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) sebagai langkah strategis merespons lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta.
Efisiensi di Tengah Ketidakpastian Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa skema yang diusulkan adalah penerapan WFH selama satu hari dari lima hari kerja. Langkah ini diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi energi nasional.
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Poin Utama Kebijakan WFH 2026:
Target: ASN dan karyawan swasta.
1. Durasi: 1 hari dalam seminggu (skema 4 hari kantor, 1 hari rumah).
2. Waktu Pelaksanaan: Direncanakan mulai diterapkan pasca-Lebaran.
3. Tujuan Utama: Menghemat konsumsi BBM hingga 20% (seperlima) dari penggunaan harian masyarakat.
Bukan Karena Kenaikan Harga BBM
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan respons terhadap kenaikan harga BBM domestik, melainkan langkah antisipatif terhadap volatilitas harga minyak mentah dunia. Durasi kebijakan ini nantinya akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan situasi perang di Timur Tengah.
Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan ekonomi lainnya, antara lain:
1. Efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk menjaga defisit APBN di bawah 3%.
2. Peningkatan produksi batubara nasional.
3. Konversi energi, yaitu mengubah pembangkit listrik tenaga diesel menjadi solar.
Belajar dari Kebijakan Global
Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran kabinet melakukan penghematan energi secara masif. Presiden merujuk pada kebijakan negara lain, seperti Pakistan, yang telah menerapkan pengurangan hari kerja guna menekan ketergantungan pada energi impor yang mahal.
“Pengurangan hari kerja juga harus kita pertimbangkan,” tegas Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya.
Saat ini, aturan teknis terkait kebijakan WFH masih digodok oleh kementerian terkait dan akan diumumkan secara resmi setelah konsepnya matang. (BIV)
