POSTWARTA.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo membeberkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil pengujian pada sampel sisa makanan dan muntahan korban mengonfirmasi adanya tiga jenis bakteri berbahaya serta kandungan zat kimia nitrit.
Tiga jenis bakteri yang ditemukan meliputi Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.
Kepala Dinkes Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes, menjelaskan bahwa pengujian dilakukan melalui dua metode, yakni rapid test (pemeriksaan cepat) dan kultur laboratorium.
“Pemeriksaan pada sampel sisa makanan dan muntahan korban dilakukan menggunakan dua metode, yakni pemeriksaan cepat dan kultur. Hasil dari kedua metode tersebut menunjukkan temuan yang berkaitan,” ujar Lakhsmie, Minggu (13/9).
Telusuri Rantai Kontaminasi, Operasional SPPG Disuspensi
Dinkes Sidoarjo menegaskan bahwa temuan bakteri dan nitrit ini belum bisa menyimpulkan titik pasti terjadinya kontaminasi. Kerentanan dapat terjadi di seluruh tahapan, mulai dari kualitas air, bahan baku, cara memasak, pengemasan, hingga proses distribusi ke penerima.
Buntut dari kejadian tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas menu MBG tersebut resmi dikenai sanksi penangguhan sementara (suspend).
“Untuk SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut telah dikenai suspend. Selama masa suspend, kami memantau perbaikan yang dilakukan sebelum kembali beroperasional,” tegas Lakhsmie.
Dinkes juga menyoroti masalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari pendataan Dinkes, tercatat masih ada 21 SPPG di Sidoarjo yang beroperasi tanpa memiliki SLHS.
Rekam Jejak 3 Kasus Keracunan MBG di Sidoarjo Sepanjang 2026
Kasus keracunan pangan terkait program MBG di Sidoarjo sepanjang tahun 2026 tercatat sudah terjadi sebanyak tiga kali:
29 Januari 2026: SMP Katolik Santo Yusup Tropodo, Waru — 70 korban.
4 Februari 2026: SDN Janti 01, Tulangan — 6 korban.
1 September 2026: Ponpes Manbaul Hikam, Tanggulangin — 726 korban.
Meskipun kasus di Ponpes Manbaul Hikam berdampak pada 726 santri, Dinkes Sidoarjo tidak menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal itu dilakukan atas koordinasi dengan Dinkes Jatim demi memprioritaskan kecepatan penanganan medis korban ketimbang proses administratif penentuan status KLB.
“Penetapan KLB butuh proses dan dokumen yang panjang, sementara saat peristiwa kami dituntut bergerak cepat memberikan pelayanan kepada para korban. Seluruh persyaratan yang ditetapkan harus dipenuhi dan tidak boleh ada tahapan yang diabaikan agar kasus serupa tidak terulang,” pungkas Lakhsmie. (LGV)
