POSTWARTA.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memperkuat tata kelola komunikasi publik terkait program Sekolah Rakyat melalui peluncuran LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif). Langkah ini diambil guna merespons tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, valid, dan aman.
Tingginya urgensi keterbukaan informasi ini terlihat dari catatan Kemensos hingga Mei 2026, di mana terdapat 5.299 pertanyaan dan aduan publik yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan perihal lokasi, jadwal penyelenggaraan, hingga ketersediaan Sekolah Rakyat.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman Taufik, menjelaskan bahwa LENSA SR hadir untuk mengatasi dispersi informasi yang selama ini tersebar di berbagai kanal tanpa integrasi yang kuat. Sebelum adanya sistem ini, penanganan isu masih cenderung bersifat ad-hoc atau bergantung pada koordinasi informal, sehingga berisiko memicu keterlambatan respons, ketidakseragaman narasi, hingga maraknya misinformasi dan hoaks.
“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat, dan terhindar dari narasi hoaks di media sosial,” ujar Fatkhurohman Taufik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/8/2026).
Enam Tahapan Sistematis dan Perlindungan Anak
LENSA SR menerapkan alur kerja yang ketat. Informasi dari berbagai sumber—mulai dari media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra/Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga temuan lapangan—tidak langsung dipublikasikan. Informasi tersebut harus melalui konfirmasi kepemilikan substansi (PIC) terlebih dahulu.
Secara rinci, tata kelola ini mencakup enam tahapan utama:
1. Tangkap dan klasifikasi isu serta narasi.
2. Validasi substansi bersama unit teknis.
3. Pengolahan isu dan narasi.
4. Rekomendasi respons dan tindak lanjut.
5. Diseminasi respons dan narasi terpadu.
6. Monitoring dan pembelajaran organisasi.
Selain aspek kecepatan dan validitas, LENSA SR memberikan perhatian khusus pada prinsip data-safe dan child-safe. Mengingat program Sekolah Rakyat berinteraksi langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan, setiap materi publikasi diwajibkan untuk tidak mengekspos identitas sensitif maupun kerentanan anak.
Penanganan isu juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko:
1. Isu Ringan: Ditangani melalui jawaban layanan standar, FAQ, atau koreksi informasi.
2. Isu Sedang: Membutuhkan klarifikasi resmi atau konten penjelas berkoordinasi dengan Biro Humas.
3. Isu Berat: Isu yang menyangkut keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum akan langsung dieskalasikan ke tingkat pimpinan/kewenangan terkait.
Rujukan Resmi dan Penguatan Berkelanjutan
Penguatan tata kelola ini telah diresmikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tanggal 27 Agustus 2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat. Dokumen ini menjadi rujukan bersama bagi unit pusat, Balai Besar, Sentra Terpadu/Sentra, hingga Kepala Sekolah Rakyat di daerah.
Untuk menjaga konsistensi, sistem ini dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, talking points, serta templat klarifikasi dan bantahan hoaks yang dinamis mengikuti perkembangan isu di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, berharap mekanisme terintegrasi ini dapat direplikasi ke berbagai program prioritas Kemensos lainnya di masa depan.
“Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat tapi juga program lain seperti PKH, Sembako, atau layanan lain di Kemensos. Sehingga semakin banyak masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses informasi dan terhindar dari hoaks,” pungkas Robben Rico. (WQC)
