POSTWARTA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi masa resesnya dengan melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi kemitraan BUMN, LaNyalla meminta Pemerintah Pusat untuk serius menggarap kemandirian industri pertahanan maritim. Ia menegaskan pentingnya memastikan ekosistem pembangunan kapal nasional memberikan dampak kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal.
“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar Dewan Penasehat KADIN Indonesia tersebut.
Ketua DPD RI ke-5 ini mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan kerja tersebut akan dirumuskan menjadi sejumlah poin masukan strategis yang siap disampaikan langsung kepada Presiden dan jajaran Kementerian terkait.
Poin Utama Masukan dan Solusi Skema 4P
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan LaNyalla meliputi:
Ketegasan Pengadaan Alutsista: Pemerintah diminta tegas dan konsisten menyerap produk dalam negeri. Pengadaan Alutsista oleh institusi negara (TNI AL, Bakamla, dan lembaga terkait) dinilai wajib memprioritaskan PT PAL guna mengamankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Gagasan Integrasi Skema 4P: LaNyalla menawarkan gagasan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P). Menurutnya, kemitraan strategis harus melibatkan elemen People (masyarakat, UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur, serta tenaga kerja daerah) bersama BUMN, pemerintah, dan pihak swasta.
Dukungan PMN dan Modernisasi: Pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkelanjutan untuk modernisasi fasilitas PT PAL, terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan Frigate berteknologi tinggi.
Harmonisasi Regulasi & Insentif Fiskal: Mendesak harmonisasi regulasi yang masih menghambat daya saing galangan kapal nasional, termasuk insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar biaya produksi PT PAL dapat bersaing di pasar global.
Penguatan SDM dan R&D: Menyoroti pentingnya pendanaan maksimal oleh negara untuk sinergi Research & Development (R&D) antara PT PAL dan perguruan tinggi guna mencegah fenomena brain drain ahli perkapalan terbaik bangsa.
“Skema 4P adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegas LaNyalla.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla hadir didampingi oleh Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jatim M Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jatim Santoso Tedjo.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, didampingi Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, serta Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba. (ACV)
