POSTWARTA.COM – Pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino ekstrem yang berpotensi memengaruhi produksi pangan nasional. Melalui pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga beras di tengah ancaman musim kemarau berkepanjangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengatakan program penyaluran beras SPHP masih berjalan sesuai target. Dengan stok Cadangan Pangan Pemerintah yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan berbagai langkah stabilisasi pangan.
“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini,” kata Maino di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Hingga pekan kedua Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 678,87 ribu ton atau sekitar 82 persen dari target tahunan.
Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juli 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 181,17 ribu ton, sehingga tahun ini terjadi peningkatan sekitar 274 persen.
Menurut Maino, penyaluran beras SPHP kini dilakukan lebih masif melalui berbagai jalur distribusi. Selain disalurkan ke pasar tradisional dan modern, beras pemerintah juga didistribusikan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
Di samping itu, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama periode Juli hingga September 2026. Program tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan harga beras di tingkat konsumen.
Langkah intervensi pemerintah itu juga dinilai berdampak positif terhadap pengendalian inflasi pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026.
Sementara itu, inflasi pangan secara tahun kalender hingga Juni 2026 juga mengalami penurunan menjadi 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2,15 persen.
Di sisi lain, ancaman kekeringan akibat El Nino masih menjadi perhatian pemerintah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan di sejumlah wilayah terdampak karena keterbatasan awan hujan yang dapat disemai.
Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, menjelaskan berdasarkan data dari 4.686 titik pengamatan pada awal Juli 2026, sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami lebih dari satu bulan tanpa hujan.
Bahkan, beberapa daerah tercatat tidak diguyur hujan selama 30 hingga 60 hari sehingga berpotensi mengalami kekeringan dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi.
Menurut Supari, semakin panjang periode tanpa hujan, semakin besar pula risiko kekeringan yang akan dihadapi masyarakat. Meski demikian, operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia awan yang mengandung cukup uap air.
“Prinsip utamanya adalah OMC tidak dapat ‘menciptakan’ hujan dari langit yang cerah,” tegas Supari.
Pemerintah berharap percepatan distribusi beras SPHP dan bantuan pangan dapat menjadi langkah efektif menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga beras di tengah ancaman El Nino ekstrem. (ZCF)
