POSTWARTA.COM – Pertumbuhan kredit perbankan nasional dinilai masih sangat bergantung pada stimulus investasi publik dan belanja prioritas yang dikucurkan oleh pemerintah. Agar pertumbuhan ini dapat berlangsung lebih sehat, organik, dan berkelanjutan, perputaran ekonomi domestik di sektor swasta dan konsumsi masyarakat perlu terus diperkuat.
Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,49% year-on-year (yoy) pada Maret 2026. Menariknya, motor utama pertumbuhan ini disumbang oleh kredit investasi yang melonjak tajam hingga 20,85% yoy. Sebaliknya, kredit modal kerja (KMK) hanya tumbuh melandai di angka 4,38% yoy dan kredit konsumsi tumbuh 5,88% yoy.
Dampak Program MBG dan Proyek KDMP
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa lonjakan signifikan pada kredit investasi tidak lepas dari masifnya persiapan program-program prioritas pemerintah yang berjalan sejak akhir tahun lalu.
“Cukup banyak didorong oleh investasi publik ataupun belanja-belanja prioritas pemerintah, terkait persiapan Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun lalu dan juga beberapa percepatan terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” ujar Josua, dikutip Jumat (15/5/2026).
Menurut Josua, keberlanjutan taji kredit investasi ke depan akan sangat bergantung pada dukungan fiskal pemerintah, terutama melalui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional.
Di sisi lain, OJK juga berencana merevisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mengarahkan perbankan agar lebih mendukung program prioritas ini. Meski langkah tersebut diyakini dapat mempercepat penyaluran kredit ke proyek pemerintah, Josua mengingatkan agar industri perbankan tidak melupakan manajemen risiko.
“Memang tidak mewajibkan, karena prinsip kehati-hatian (prudential banking) tetap menjadi pakem yang harus dijalankan perbankan,” imbuhnya.
Daya Beli Kelas Menengah dan Tantangan Modal Kerja
Di luar ekosistem proyek pemerintah, dunia perbankan masih dibayangi oleh tren perlambatan di sektor riil, khususnya pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumsi.
Josua menyoroti adanya fenomena downtrading (peralihan ke konsumsi barang yang lebih murah) di kalangan kelas menengah. Hal ini memicu masyarakat untuk menunda pembelian barang tahan lama (durable goods). Lemahnya aktivitas ekonomi domestik ini juga terkonfirmasi dari indeks manufaktur (PMI) Indonesia yang masih terjebak di zona kontraksi.
Kondisi ini menjadi alarm bagi kredit modal kerja (KMK), padahal sektor ini memegang porsi raksasa atau sekitar 70% dari total portofolio kredit perbankan nasional.
“Kalau permintaan modal kerja melemah, tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan,” kata Josua memproyeksikan.
Waspada Risiko Likuiditas di Semester II-2026
Memasuki paruh kedua tahun ini, perbankan juga diminta bersiap menghadapi potensi pengetatan likuiditas. Risiko ini berpeluang meningkat jika Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengerek suku bunga acuan di saat perputaran uang di masyarakat belum bergerak optimal.
Tantangan likuiditas lainnya adalah adanya potensi penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini ditempatkan di bank-bank Himbara (Badan Usaha Milik Negara). Jika ditarik, hal ini otomatis akan menekan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).
Kendati tantangan membentang, Josua menilai kondisi likuiditas perbankan saat ini sebetulnya masih berada di level yang memadai. Kunci utama pertumbuhan kredit ke depan kini berada di tangan kekuatan konsumsi masyarakat itu sendiri.
“Kalau konsumsi cukup solid dan permintaan modal kerja meningkat, tentu permintaan kredit juga akan ikut naik secara organik,” pungkasnya. (DUO)
