POSTWARTA.COM – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan Gerakan Nasional Hemat Energi. Langkah strategis dan kolektif ini dinilai krusial untuk menghadapi tekanan krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, mengungkapkan bahwa dinamika geopolitik global, terutama ketegangan antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, telah memicu lonjakan harga energi dunia. Kondisi ini dikhawatirkan akan menekan stabilitas ekonomi nasional, memperbesar beban subsidi, hingga memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita,” tegas Anggawira di Jakarta, Jumat (27/3).
Belajar dari Langkah Global
Anggawira mencontohkan langkah antisipatif yang telah diambil sejumlah negara tetangga. Salah satunya adalah Filipina, di mana Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3) guna mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global.
HIPMI menilai kebijakan energi domestik selama ini masih terlalu bertumpu pada sisi suplai (supply side), sementara pengelolaan konsumsi (demand side management) belum menjadi fokus utama. Padahal, pengendalian konsumsi merupakan langkah tercepat dan paling efektif untuk meredam tekanan di masa krisis.
“Jadi ini perlu diorkestrasi. Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” tambahnya.
Strategi Lintas Sektor
HIPMI mengusulkan agar Gerakan Nasional Hemat Energi dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dengan pendekatan konkret, antara lain:
1. Kampanye Publik Masif: Mendorong perubahan perilaku konsumsi energi di tingkat rumah tangga.
2. Pengaturan Sektor Produktif: Efisiensi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi.
3. Standarisasi dan Teknologi: Penerapan standar efisiensi energi secara konsisten serta pemantauan konsumsi berbasis teknologi digital.
Sebagai representasi dunia usaha, HIPMI menegaskan kesiapannya menjadi motor penggerak dalam implementasi gerakan ini. Menurut Anggawira, efisiensi energi bukan sekadar soal pemangkasan biaya, melainkan strategi untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian global. (CLS)
