POSTWARTA.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung kemajuan program penanganan kawasan kumuh terpadu di Desa Kepuhanyar, Mojokerto, Minggu (2/11), sebagai *pilot project* penataan kawasan kumuh yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jatim I Nyoman Gunadi, Khofifah meninjau infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang yang telah rampung maupun masih dalam proses pengerjaan.
Program ini, dengan progres saat ini mencapai 59,96% dari total luas kawasan kumuh seluas 10,07 hektare, fokus pada peningkatan infrastruktur permukiman secara terintegrasi. Ini mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan sampah (3R), hingga renovasi rumah tinggal layak huni (RTLH).
“Di sini ada program terpadu mulai dari sumber air, drainase, pengolahan sampah 3R hingga pola-pola yang terintegrasi dari pusat, provinsi dan kabupaten,” kata Khofifah, menekankan sinergi antar tingkatan pemerintahan.
Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran signifikan untuk berbagai aspek, termasuk pembangunan sarana prasarana air bersih (Rp649 juta), IPAL Komunal (Rp3,28 miliar), TPS3R (Rp798 juta), jalan lingkungan dan drainase (Rp8,05 miliar), serta renovasi 23 unit RTLH (Rp460 juta) yang berkolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya.
Selain meninjau proyek, Khofifah juga menyerahkan bantuan sembako dan makanan ringan kepada warga Desa Kepuhanyar, yang disambut antusias.
Khoirul Asnaf, salah satu penerima bantuan RTLH, mengungkapkan rasa syukur atas renovasi rumahnya. “Alhamdulillah terima kasih Ibu Gubernur. Rumah saya sebelumnya tidak begini, sekarang sudah ada plafon dan di keramik juga,” ujarnya.
Khofifah berharap program ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Ia juga menambahkan bahwa program Rutilahu yang terintegrasi dengan TNI akan terus berlanjut, dengan target 1.900 unit rumah tidak layak huni ditingkatkan menjadi layak huni di berbagai daerah di Jatim tahun ini. Penutupan program tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 11 November mendatang, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. (CVY)
