POSTWARTA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengambil langkah aktif mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk mengatasi kendala yang menyebabkan proyek ini terhenti, BPK menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) yang mempertemukan berbagai instansi terkait di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hadir pula perwakilan dari kementerian, BUMN, dan BUMD, di antaranya Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M. Agus Setiawan, serta Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara III Herry Nurudin.
Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, menegaskan pentingnya pertemuan tersebut. “Pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian Jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek strategis nasional ini terhenti,” ujar Edy, Jumat (24/10/2025).
Edy menekankan bahwa Jalur Lintas Selatan memiliki manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam melancarkan distribusi logistik di wilayah selatan Jawa. Ia menyoroti potensi Banyuwangi yang besar di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata, yang sangat membutuhkan konektivitas darat memadai melalui JLS Pansela.
Kendala Lahan dan Komitmen Bersama
Proyek JLS Pansela di Banyuwangi membentang sepanjang 100 kilometer, dari batas Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Saat ini, masih tersisa 14,1 kilometer yang belum terbangun. Ruas yang terhambat ini terdiri dari 6,27 km di kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan dan 7,83 km di kawasan perkebunan Selogiri serta Malangsari milik PTPN I Regional 5.
Edy menjelaskan, kendala utama pembangunan terletak pada proses pelepasan aset dan lahan yang melibatkan berbagai instansi. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait sepakat untuk mempercepat penyelesaian proyek JLS.
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp47,1 miliar untuk pembangunan ruas Banyuwangi–Jember. Edy pun memberikan penekanan keras agar proyek ini segera diselesaikan.
“Karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari BPK terhadap percepatan pembangunan tersebut. Menurutnya, terealisasinya Jalur Lintas Selatan akan melancarkan akses transportasi di wilayah selatan Jawa Timur, sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan kawasan ekonomi dan wisata di Banyuwangi.
“Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga segera terealisasi karena akan berdampak positif bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan ketahanan pangan,” ujar Ipuk. (JPK)
